Polemik pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Sukabumi, almarhumah Evi Mentari, memicu kritik tajam terhadap Pemerintah Kota Sukabumi. Keluarga yang membutuhkan sekitar Rp70 juta untuk memulangkan jenazah dari Jeddah, Arab Saudi, menilai bantuan Rp10 juta yang disalurkan melalui BAZNAS Kota Sukabumi belum mampu menjawab kebutuhan mendesak.
Dalam pertemuan di Pendopo Wali Kota Sukabumi, Rabu (5/8/2026), keluarga korban bersama sejumlah pegiat sosial menyampaikan kekecewaan karena tidak dapat berdialog langsung dengan Wali Kota maupun instansi terkait. Mereka menilai slogan "Ayeuna Waktuna" harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar retorika.
Pegiat sosial, di antaranya Bang Paul, Kang Didin Muhidin (KDM), dan Djunaedi Tanjung, mendesak Pemkot memperkuat koordinasi, membuka ruang dialog, serta memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan warga yang menjadi pekerja migran.
Sementara itu, Disnakertrans Kota Sukabumi menegaskan pemerintah telah bekerja sesuai prosedur, termasuk berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ketidakhadiran Wali Kota disebut karena agenda dinas yang mendesak, sedangkan bantuan Rp10 juta merupakan bentuk kepedulian awal melalui BAZNAS. Pemkot juga meminta pihak keluarga menuntut tanggung jawab sponsor atau PJTKI yang memberangkatkan almarhumah.
Karena kebutuhan biaya masih jauh dari cukup, Forum Bergerak Sosial dan Budaya bersama Sekber TPPO RI meluncurkan gerakan "Open Donasi Rakyat Peduli Rp1.000" untuk membantu memenuhi target biaya pemulangan jenazah sebesar Rp70 juta.
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar hanya berangkat bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi demi memperoleh perlindungan hukum dan jaminan hak sebagai pekerja migran. Hingga kini, keluarga masih berharap jenazah Evi Mentari dapat dipulangkan dan dimakamkan di kampung halamannya di Sukabumi.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Seluruh Ketua Organisasi Sosial | Penulis : Deta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar