Lembaga Kajian Publik Majalengka (LKPM) melaporkan dugaan pelanggaran regulasi dalam pembangunan akses menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melintasi Sungai Citangkurak, Kelurahan Majalengka Wetan, Kabupaten Majalengka.
Direktur LKPM, Dede Sunarya, menyebut hasil investigasi lapangan menemukan indikasi pembangunan dilakukan di atas badan sungai dan sempadannya, sehingga berpotensi mengubah karakteristik aliran air serta mengganggu fungsi sungai.
LKPM menilai proyek tersebut diduga tidak dilengkapi rekomendasi teknis dari otoritas sungai maupun dokumen lingkungan yang dipersyaratkan. Lembaga ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Permen PUPR Nomor 28 Tahun 2015, serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dari aspek teknis, keberadaan struktur beton di atas aliran sungai dinilai berpotensi mempersempit penampang aliran, menghambat pemeliharaan sungai, mengganggu ekosistem perairan, serta meningkatkan risiko banjir saat debit air meningkat.
LKPM meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung dan Dinas PUPR Kabupaten Majalengka melakukan audit teknis serta evaluasi legalitas pembangunan tersebut. Jika terbukti melanggar aturan dan mengganggu fungsi sungai, LKPM mendorong langkah pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pengelola SPPG MBG maupun instansi terkait mengenai laporan tersebut.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Dede Sunarya | Penulis : Mr Linardo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar