Langkah Pemerintah Kota Pontianak yang berencana melakukan evaluasi terhadap perizinan tempat hiburan malam pasca penggerebekan dugaan pesta narkoba di salah satu tempat karaoke di wilayah Pontianak Selatan mendapat apresiasi dari Dewan Pimpinan Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat.
Sebelumnya, aparat kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar mengamankan 14 orang dalam operasi di sebuah tempat hiburan malam. Dari hasil pemeriksaan awal yang disampaikan kepada publik, seluruh orang yang diamankan disebut positif narkoba dan petugas juga menemukan barang bukti berupa pil ekstasi.
Menyikapi kejadian tersebut, Pemerintah Kota Pontianak melalui Satpol PP menyatakan akan mengkaji ulang perizinan tempat hiburan malam yang menjadi lokasi penggerebekan. Evaluasi tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah menerima hasil dan perkembangan penanganan dari aparat kepolisian.
Ketua LIRA Kalbar menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Pemerintah Kota Pontianak yang menunjukkan komitmen dalam menjaga ketertiban serta mengawasi aktivitas usaha hiburan malam agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
“LIRA Kalbar mengapresiasi langkah Pemkot Pontianak yang akan melakukan evaluasi terhadap izin usaha tempat hiburan malam. Ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penataan terhadap usaha-usaha yang berpotensi menimbulkan dampak sosial maupun pelanggaran hukum,” ujarnya.
Namun demikian, LIRA Kalbar menilai masih terdapat pertanyaan besar yang hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan resmi kepada masyarakat, yakni terkait perkembangan penanganan terhadap 14 orang yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan publik saat ini adalah bagaimana kelanjutan penanganan terhadap 14 orang yang diamankan itu. Apakah seluruhnya sudah dibebaskan, apakah ada yang menjalani rehabilitasi, apakah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, atau bagaimana status hukum mereka saat ini. Sampai sekarang belum ada keterangan resmi yang jelas dan terbuka dari pihak yang menangani,” tegasnya.
Menurut LIRA Kalbar, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Apalagi kasus narkotika merupakan persoalan serius yang menjadi perhatian publik.
“Publik berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara ini. Transparansi dari aparat penegak hukum diperlukan agar masyarakat memahami proses yang sedang berjalan dan tidak muncul berbagai asumsi yang justru dapat menimbulkan kebingungan,” tambahnya.
LIRA Kalbar berharap aparat yang menangani perkara tersebut dapat segera memberikan penjelasan resmi mengenai status hukum seluruh pihak yang diamankan, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan jelas mengenai tindak lanjut dari operasi yang sempat menjadi perhatian luas tersebut.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Totas
Tidak ada komentar:
Posting Komentar