RS Bakti Mulia menjadi sorotan publik setelah muncul keluhan dari keluarga pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) terkait lamanya antrean mendapatkan kamar rawat inap. Keluhan tersebut ramai diperbincangkan masyarakat, khususnya di kalangan peserta BPJS Kesehatan.
Menurut keterangan keluarga pasien, terdapat pasien yang sudah menunggu sejak hari Senin namun hingga Rabu belum juga mendapatkan kamar perawatan. Kondisi ini memicu keresahan dan menimbulkan dugaan adanya ketimpangan pelayanan terhadap pasien BPJS dan non-BPJS.
“Pasien sudah menunggu berhari-hari di IGD, sementara ada pasien yang baru datang langsung mendapat kamar. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya soal keadilan pelayanan,” ungkap salah satu keluarga pasien.
Selain persoalan kamar rawat inap, warga juga menyoroti pelayanan lain seperti keterlambatan sarapan pagi pasien yang dinilai tidak tepat waktu. Kondisi tersebut semakin menambah kekecewaan keluarga pasien yang berharap adanya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit.
Situasi ini pun memunculkan desakan dari masyarakat agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Pemerintah Kota Jakarta Barat turun tangan melakukan audit dan pengawasan secara menyeluruh terhadap sistem pelayanan di RS Bakti Mulia. Warga berharap seluruh pasien mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya perbedaan antara peserta BPJS maupun pasien umum.
Masyarakat juga mengingatkan bahwa tenaga kesehatan, khususnya perawat dan petugas rumah sakit, memiliki tanggung jawab moral serta profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan secara adil, manusiawi, dan sesuai standar profesi.
“Pelayanan kesehatan adalah hak seluruh masyarakat. Jangan sampai ada kesan membeda-bedakan pasien. Semua harus diperlakukan setara,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak RS Bakti Mulia terkait keluhan yang disampaikan keluarga pasien tersebut.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Warga | Penulis : Windu Purnomo
Tidak ada komentar:
Posting Komentar