Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 123/2025 memicu gelombang perdebatan di kalangan praktisi hukum dan publik. Aturan baru ini dinilai memperketat batasan dalam penanganan perkara korupsi, namun sekaligus dikhawatirkan membuka ruang abu-abu yang berpotensi dimanfaatkan oleh oknum pejabat.
Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa tidak semua kerugian negara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penegak hukum kini dituntut untuk lebih cermat, khususnya dalam membuktikan adanya niat jahat (mens rea) sebagai unsur utama.
Sejumlah pengamat menilai, kebijakan ini membawa “angin segar” bagi kepastian hukum. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa aturan ini bisa memperlambat penindakan kasus korupsi karena pembuktian menjadi lebih kompleks.
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat turut angkat bicara. LIRA menegaskan bahwa putusan ini harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan.
“Ini bisa jadi celah baru jika tidak diawasi. Jangan sampai korupsi dibungkus menjadi sekadar kesalahan administrasi,” tegas LIRA.
Menurutnya, penegak hukum harus benar-benar profesional dalam membedakan antara kelalaian administratif dengan tindakan yang mengandung unsur memperkaya diri.
“Kalau tidak tegas, maka praktik korupsi bisa semakin sulit disentuh hukum karena berlindung di balik aturan baru ini,” tambahnya.
Putusan ini juga membatasi aparat untuk tidak serta-merta menarik kasus di sektor lain—seperti kehutanan atau perbankan—ke dalam ranah korupsi tanpa bukti kuat. Di satu sisi, hal ini melindungi pejabat yang bekerja dengan itikad baik. Namun di sisi lain, potensi penyalahgunaan tetap menjadi perhatian serius.
LIRA Kalbar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan ini, terutama dalam penggunaan anggaran publik di daerah.
“Kami akan tetap menjadi mata dan telinga masyarakat. Jangan sampai aturan ini melemahkan semangat pemberantasan korupsi,”
Putusan MK ini menjadi babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia—di antara harapan akan keadilan yang lebih objektif, dan kekhawatiran akan munculnya celah baru bagi praktik korupsi terselubung.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Edi Samat
