Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan keseriusannya dalam membongkar dugaan praktik korupsi di sektor infrastruktur daerah. Kali ini, fokus penyidikan mengarah pada proyek peningkatan jalan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, yang diduga bermasalah sejak Tahun Anggaran 2015.
Pada Senin (27/4/2026), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga pihak swasta. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk mengurai secara detail peran masing-masing pihak dalam proyek yang kini menjadi sorotan publik tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara sekaligus melengkapi kebutuhan pembuktian dalam proses penyidikan. Selain itu, keterangan para saksi juga diarahkan untuk membantu auditor negara dalam menghitung potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.
Pemeriksaan berlangsung di wilayah Kalimantan Barat dengan menghadirkan sejumlah nama yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan proyek tersebut. Mereka terdiri dari pejabat teknis, pelaksana proyek, hingga pihak swasta yang terlibat dalam pengerjaan.
Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi lain dalam kasus yang sama. Bahkan, lembaga antirasuah itu telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, meskipun identitas dan peran rinci mereka masih belum diungkap ke publik.
Tak hanya pemeriksaan saksi, KPK juga telah melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi strategis di Mempawah, Sanggau, dan Pontianak. Dari kegiatan tersebut, penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen penting serta barang bukti elektronik yang diduga kuat berkaitan dengan perkara ini.
Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kalimantan Barat menilai langkah KPK ini harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh praktik korupsi yang diduga telah merugikan masyarakat. LIRA Kalbar menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan saksi semata, melainkan harus ditindaklanjuti hingga ke akar permasalahan.
“Ini bukan sekadar proyek jalan, ini menyangkut hak masyarakat yang seharusnya menikmati pembangunan yang layak. Jika benar terjadi korupsi, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas perwakilan LIRA Kalbar.
LIRA juga mendesak agar aparat penegak hukum bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih dalam mengusut perkara ini. Siapa pun yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai kasus ini menguap atau hanya menyentuh lapisan bawah. Penegakan hukum harus menyasar aktor utama. Jika ada indikasi keterlibatan pihak-pihak besar, maka harus dibuka terang benderang,” lanjutnya.
LIRA Kalbar menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, demi memastikan keadilan ditegakkan dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : LIRA Kalbar | Penulis : Edi Samat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar