TerasIndonesiaNews.com – Pontianak, Kalimantan Barat | Sabtu, 11 April 2026
Warga di kawasan Jalan Khatulistiwa, Kelurahan Batulayang, Kecamatan Pontianak Utara, mendatangi kantor pelaksana proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR), Jumat (10/04/2026). Kedatangan mereka bukan tanpa alasan—kondisi lingkungan yang terdampak aktivitas proyek dinilai semakin parah dan tak kunjung mendapat penanganan.
Sejak dimulainya pekerjaan proyek di Jalan Flora, masyarakat mengeluhkan material tanah yang berceceran di sepanjang jalur menuju lokasi. Saat hujan turun, jalan berubah menjadi becek dan berlumpur, licin serta membahayakan pengguna jalan. Sebaliknya, saat cuaca panas, debu tebal beterbangan dan mengotori rumah warga, warung, hingga fasilitas umum.
“Kami seperti dipaksa menerima dampak tanpa solusi. Jalan kotor, aktivitas terganggu, tapi tidak ada tindakan nyata dari pelaksana,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Tak hanya soal kebersihan, warga juga menyoroti lalu lalang kendaraan berat seperti trailer bermuatan tiang pancang serta mobil kontainer yang melintasi jalan permukiman. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan, terutama pada jam sibuk saat siswa sekolah berangkat dan pulang.
Beberapa sekolah yang terdampak aktivitas tersebut antara lain SD Negeri 24, SMP 29, SMA 12, dan MAN 2. Warga khawatir potensi kecelakaan meningkat karena jalan sempit harus dilalui kendaraan bertonase besar.
“Kami heran, kendaraan sebesar itu bisa bebas masuk jalan lingkungan. Ini sangat berisiko bagi keselamatan warga,” ungkap warga lainnya.
Masyarakat juga menilai adanya dugaan pelanggaran aturan. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 48 Tahun 2016, kendaraan berat seperti tronton dan trailer dengan panjang lebih dari 6 meter dilarang melintas di jalan permukiman. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga telah mengatur klasifikasi jalan dan batasan kendaraan yang boleh melintas.
Di sisi lain, warga mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi maupun koordinasi yang memadai dari pihak pelaksana proyek. Ketua RT/RW setempat menilai pelaksanaan proyek terkesan mengabaikan keberadaan masyarakat sekitar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga tersebut. Ketidakhadiran pihak terkait semakin memicu kekecewaan masyarakat yang kini mempertimbangkan langkah lanjutan jika tidak ada respons serius.
Situasi ini menjadi sorotan karena proyek yang seharusnya membawa manfaat pendidikan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Editor : Tim Redaksi | Sumber : Tim | Penulis : Edi Samat

